POLITIK UNTUK MILENIAL
Halo #Temanpemilih, KPU Kabupaten PAser menhadiri undangan sebagai narasumber pada sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar oleh Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) di Bukit The Sultan Hill Desa Lempesu Kabupaten Paser. Sabtu (13/09/2025) Pada Kesempatan tersebut Anggota KPU Kabupaten Paser Hafida membicarakan pentingnya generasi milenial dalam regenerasi kepemimpinan baik sebagai pemilih maupun kontestan. ....

PENGUMUMAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN PASER
#temanpemilih KPU Kabupaten Paser telah menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Paser. Berdasarkan Berita Acara (BA) Nomor 51/PK.01-BA/6401/2025, Jumlah Pemilih sebanyak 216.303 pemilih. Terdiri dari laki-laki 111.819 pemilih dan Perempuan 104.484 pemilih yang tersebar di 10 Kecamatan dan 144 Desa/Kelurahan. Berikut Salinan Surat Keputusan dan Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Paser : Salinan SK PDPB Triwulan III Tahun 2025 BA PDPB Triwulan III Tahun 2025 Pastikan anda telah terdaftar sebagai pemilih dengan cara cek melalui link dibawah ini : cekdptonline.kpu.go.id #KPUPaser #KPUmelayani ....

Indeks Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Paser Semester I Tahun 2025 Capai 87,93
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser merilis hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2025. Berdasarkan hasil survei, KPU Kabupaten Paser memperoleh nilai IKM sebesar 87,93 yang masuk dalam kategori Baik. KPU Kabupaten Paser memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Partisipasi tersebut sangat penting dalam proses evaluasi dan peningkatan layanan. #KPUPaser #KPUMelayani ....

KPU Kabupaten Paser Tolak Gratifikasi Sebagai Wujud Komitmen Integritas
Gratifikasi adalah pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas suatu tindakan atau keputusan. Praktik ini dapat merusak prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam berbagai bidang kehidupan. Menolak Gratifikasi mencerminkan komitmen terhadap integritas personal dan profesional. Individu yang menolak gratifikasi menunjukkan sikap tegas dalam menjunjung tinggi etika serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas. Sikap ini dapat meningkatkan kredibilitas dan membangun citra positif, baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan dengan masyarakat luas. Dengan menanamkan budaya menolak Gratifikasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya melindungi individu dan lembaga dari praktik korupsi, tetapi juga mendorong terbentuknya tatanan sosial yang lebih bersih dan berkeadilan. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen untuk menolak Gratifikasi menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan jujur, serta demi menciptakan masa depan yang lebih baik. KPU Kabupaten Paser menolak segala bentuk Gratifikasi. Semua layanan masyarakat bersifat Gratis tanpa biaya. KPU Kabupaten Paser berkomitmen wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. #KPUMelayani ....

Jam Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser
#TemanPemilih, berikut jadwal jam kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Paser : Senin s.d. Kamis Jam Kerja: 07.30 – 16.00 WITA Waktu Istirahat: 12.00 – 13.00 WITA Jum’at Jam Kerja: 07.30 – 16.30 WITA Waktu Istirahat: 11.30 – 13.00 WITA #KPUMelayani ....

Rapat Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota
Hai #Teman Pemilih, KPU Kabupaten Paser mengikuti Rapat Sosialisasi Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU RI secara daring di ruangan Rendatin KPU Kabupaten Paser Kamis, (18/09/2025) Adapun perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU diminta untuk melaksanakan PEKPPP Mandiri Instansional Tahun 2025 dalam rangka mendukung akuntabilitas dan memberikan gambaran secara menyeluruh dari kualitas pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga. #KPUMelayani ....
